Wapres Gibran Pimpin Apel Siaga Bawaslu

Jakarta, Bawaslu Kabupaten Katingan - Wakil Presiden Republik Indonesia, Gibran Rakabuming Raka, Rabu (20/11) kemarin, memimpin Apel Siaga Pengawasan Masa Tenang, Pemungutan dan Penghitungan Suara Pilkada Serentak Tahun 2024, di Lapangan Monumen Nasional, Jakarta.

Apel siaga yang dimulai pukul 07:30 WIB tersebut dihadiri oleh Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja dan seluruh anggota,  Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) Heddy Lugito. Hadir juga para Komisioner Bawaslu dari Provinsi, Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

Dalam Sambutannya, Wakil Presiden, Gibran, menyampaikan pesan Presiden Prabowo bahwa sebagai negara besar Indonesia memiliki banyak keberagaman, salah satunya keberagaman pendapat dan pilihan politik. Untuk itu, perbedaan tersebut harus menjadi kekuatan pemersatu khususnya dalam menghadapi Pilkada 2024.

“Jangan sampai karena beda pendapat, karena beda pilihan politik, lalu kemudian kita terpecah, saling hujat, apalagi sampai menimbulkan korban jiwa. Beda pilihan itu wajar, beda pendapat itu lumrah. Justru perbedaan itu menjadi kekuatan bangsa kita, kejadian seperti di Sampang Madura, tidak boleh lagi terjadi,” kata Wapres Gibran, mengingatkan.

Wapres pun mengimbau agar pesan damai tersebut terus disosialisasikan kepada masyarakat. Ia juga berharap Bawaslu sebagai garda terdepan dapat menjaga integritas dan bertindak tegas, adil dan tidak tebang pilih.

“Pastikan pelaksanaan masa tenang benar-benar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, serta terus kawal proses Pilkada ini mulai dari pencoblosan, proses perhitungan, sampai penetapan. Jika ada sengketa Pemilu, pastikan semua pihak mendapatkan haknya, Bawaslu menjaga Integritas dan tegas, Adil dan tidak tebang pilih,” pungkas Wapres.

Ditempat yang sama, Ketua Bawaslu RI, Rahmat Bagja, sempat menyinggung agar jajarannya untuk bersiap diri melakukan pengawasan pada tahapan krusial Pilkada  Serentak Tahun 2024, yakni masa tenang, pemungutan dan penghitungan suara. Ia sempat juga berharap jadual Pemilu  dan pemilihan serentak tidak dilaksanakan pada tahun yang sama.