Bawaslu Kabupaten Katingan Ikuti Selasa Harati Bawaslu Provinsi Kalteng dalam Rangka Peringatan Hari Kartini

Kasongan, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kabupaten Katingan mengikuti kegiatan Selasa Harati yang diselenggarakan oleh Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah secara daring pada Selasa, 5 Mei 2026. Kegiatan ini digelar dalam rangka memperingati Hari Kartini sekaligus sebagai bagian dari Program Kajian Hukum dan Demokrasi “Selasa Harati : Menuju Pengawas Tangguh”.

Tema yang diangkat pada Selasa Harati kali ini adalah kajian hukum mengenai Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 417/HK.01.01/K1/12/2024 tentang Pedoman Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Lingkungan Pengawas Pemilihan Umum. Acara ini diikuti oleh seluruh jajaran Bawaslu Kabupaten/Kota se-Kalimantan Tengah, termasuk Bawaslu Kabupaten Katingan.

Anggota Bawaslu Republik Indonesia, Lolly Suhenty, hadir sebagai keynote speaker. Dalam paparannya, Lolly Suhenty menekankan komitmen Bawaslu RI dalam memberikan perlindungan kepada perempuan pengawas pemilu. 

“Bawaslu RI hadir dalam memberikan perlindungan hukum kepada srikandi-srikandi pengawas pemilihan umum agar terlindungi dari segala bentuk, baik verbal maupun nonverbal terhadap kekerasan seksual,” ujar Lolly Suhenty.

Menurut Lolly, pedoman yang tertuang dalam Keputusan Bawaslu Nomor 417 Tahun 2024 menjadi instrumen penting untuk menciptakan lingkungan kerja pengawasan pemilu yang aman, nyaman, dan bebas dari segala bentuk kekerasan seksual. Hal ini sejalan dengan semangat Hari Kartini dalam memperjuangkan hak dan perlindungan perempuan.

Kegiatan Selasa Harati ini menjadi momentum bagi Bawaslu Kabupaten Katingan untuk memperkuat pemahaman dan komitmen internal dalam pencegahan serta penanganan kekerasan seksual di lingkungan pengawas pemilu. Seluruh peserta juga diajak untuk aktif mendiskusikan implementasi pedoman tersebut di tingkat kabupaten/kota.

Dengan mengikuti kegiatan ini, Bawaslu Kabupaten Katingan semakin siap menerapkan nilai-nilai kesetaraan gender dan perlindungan hukum bagi seluruh pengawas, khususnya perempuan, dalam menjalankan tugas pengawasan pemilu yang profesional dan bermartabat.