Lompat ke isi utama

Berita

Migrant CARE Rekomendasikan Akurasi dan Integrasi Data

Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda dalam kegiatan Analisis Akar Masalah Kerawanan Pemilu 2024 di Luar Negeri di Jakarta

Anggota Bawaslu Herwyn J.H. Malonda dalam kegiatan Analisis Akar Masalah Kerawanan Pemilu 2024 di Luar Negeri di Jakarta

KASONGAN –Bawaslu Kabupaten Katingan mengikuti kegiatan Analisis Akar Permasalahan Kerawanan Pemilu Tahun 2024 di Luar Negeri yang diselenggarakan Bawaslu RI secara daring selama tiga hari, Rabu hingga Jumat, 26–28 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti jajaran Bawaslu se-Indonesia, termasuk Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan.

Salah satu Nara sumber,  Siti Badriyah dari Migrant CARE  merekomendasikan Akurasi dan Integrasi Data, khusus untuk pemilih di luar negeri.

Siti Badriyah, memaparkan sejumlah kerawanan yang ditemukan dalam penyelenggaraan Pemilu 2024 di luar negeri. 

Menurut Siti Badriyah, persoalan data pemilih menjadi salah satu kerawanan penting. Di antaranya masih terdapat WNI yang memenuhi syarat tetapi belum masuk dalam Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri (DPTLN), data pemilih yang tidak mutakhir, pemilih pindah alamat maupun pindah negara, serta persoalan pemilih ganda.

Selain itu, ditemukan pula data paspor orang yang telah meninggal, kesalahan identitas, pemilih yang terdaftar di lebih dari satu PPLN, hingga pemilih yang sulit dijangkau dalam proses pencocokan dan penelitian atau coklit.

 “Akurasi dan integrasi data menjadi salah satu rekomendasi penting untuk mencegah persoalan pemilih serta memastikan hak pilih WNI di luar negeri dapat terlindungi,” ujar Siti Badriyah.

Kerawanan lainnya juga berkaitan dengan distribusi logistik pemilu. Menurutnya, pengelolaan logistik harus memastikan jumlah dan jenis logistik sesuai kebutuhan, tiba tepat waktu, aman, dapat dilacak, serta dilengkapi bukti serah terima pada setiap tahapan distribusi.

Berdasarkan hasil evaluasi, ditemukan surat suara tidak tepat jumlah di 29 PPLN, kelebihan surat suara di 32 PPLN, kelebihan surat suara TPSLN di 14 PPLN, kelebihan surat suara KSK di 3 PPLN, kelebihan surat suara metode pos di 3 PPLN, kekurangan surat suara di 20 PPLN, serta surat suara rusak di 39 PPLN.

Untuk memperbaiki persoalan tersebut, Migrant CARE merekomendasikan penerapan risk-based logistics melalui pemetaan risiko, sistem pelacakan pada setiap perjalanan logistik, serta penguatan early warning system.

 “Setiap tahapan perjalanan logistik harus mudah dilacak dan pengawasan perlu memberikan perhatian khusus kepada kelompok rentan, termasuk pekerja migran, perempuan, penyandang disabilitas, awak kapal, dan kelompok mobile,” kata Siti Badriyah.

Selain penguatan sistem, pelibatan komunitas dan masyarakat sipil juga dinilai penting dalam pengawasan Pemilu di luar negeri.

 Melalui kegiatan yang diikuti secara daring tersebut, Bawaslu Kabupaten Katingan memperoleh perspektif mengenai kompleksitas kerawanan Pemilu 2024 di luar negeri serta pentingnya kolaborasi, akurasi data, dan penguatan pengawasan untuk mewujudkan pemilu yang lebih inklusif dan berintegritas.

Humas Bawaslu Kabupaten Katingan