Lompat ke isi utama

Berita

Kuatkan Pengawasan Partisipatif, Bawaslu Katingan Gandeng 8 Lembaga.

Ketua Bawaslu Katingan di dampingi koordiv HP2H saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Katingan

Ketua Bawaslu Katingan didampingi koordiv HP2H dan Anggota KPU Katingan saat penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) dengan Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Katingan.

KASONGAN – Dalam rangka memperkuat pengawasan partisipatif sekaligus menyukseskan tahapan pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, Bawaslu Kabupaten Katingan melaksanakan penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) bertajuk “Penguatan Pengawasan Partisipatif – Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan dan Pendidikan Politik”, serta menggelar sosialisasi tahapan pemutakhiran data pemilih kepada mitra lembaga kerja sama, di aula kantor Bawaslu Katingan pada hari Kamis, 23 Oktober 2025.

Ketua Bawaslu Katingan, Yosafat E. Kawung, menyatakan bahwa penguatan pengawasan melalui kolaborasi menjadi kunci keberhasilan pengawasan pemilu yang lebih terbuka dan akuntabel. 

Ia menjelaskan bahwa sebanyak delapan lembaga mitra telah diajak bekerjasama untuk mendukung kegiatan ini, mulai dari lembaga masyarakat sipil, Lembaga keagamaan, organisasi pemuda hingga media massa.

“Kami menyambut baik kehadiran delapan lembaga mitra dalam MoU ini sebagai bentuk nyata bahwa pengawasan bukan hanya tugas internal Bawaslu, melainkan tanggung-jawab bersama seluruh elemen masyarakat,” ujar Yosafat saat sambutan.

Adapun lembaga mitra yang telah terlibat antara lain Kementerian Agama Kabupaten Katingan, Majelis Ulama Kabupaten Katingan, Persatuan Wartawan Indonesia Kabupaten Katingan, Pengurus Cabang Nahdatul Ulama Kabupaten Katingan, Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Katingan, Persatuan Gereja Indonesia Wilayah Kabupaten Katingan, Dewan Paroki “Maria Bunda Karmel” Kabupaten Katingan dan Majelis Daerah Agama Hindu Kaharingan Kabupaten Katingan.

Dalam momentum tersebut, Yosafat E. Kawung menekankan bahwa pemutakhiran data pemilih bukan hanya soal teknis administratif, tetapi juga tentang memberi ruang bagi rakyat untuk memastikan bahwa hak pilih mereka tercatat dengan benar, serta memberi suara dalam pengawasan agar pemilu berjalan adil.

Penulis : Novi Yulianti

Editor : Andrianus