Ketua Bawaslu Katingan Dorong Guru Perkuat Pendidikan Demokrasi bagi Generasi Muda

Kasongan – Pendidikan demokrasi bagi generasi muda menjadi salah satu aspek penting dalam membangun kesadaran masyarakat terhadap integritas pemilu. Hal tersebut menjadi bagian dari materi yang disampaikan Ketua Bawaslu Kabupaten Katingan, Yosafat E. Kawung, saat menjadi narasumber Sosialisasi Pendidikan Kepemiluan dalam Pertemuan Guru Agama Hindu Jenjang SMA/SMK se-Kabupaten Katingan, Senin (19/10/2026).

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Seksi Bimbingan Masyarakat Hindu Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan tersebut berlangsung di Balai Basarah Hatamuei Lingu Nalatai, lingkungan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Katingan.

Dalam pemaparannya, Yosafat mengangkat materi bertajuk “Menjadi Mata dan Telinga Demokrasi: Panduan Praktis Warga dalam Pencegahan dan Penindakan Pelanggaran Pemilu”. Materi ini menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal demokrasi, mulai dari memahami aturan kepemiluan hingga mengetahui mekanisme penyampaian laporan dugaan pelanggaran.

Guru memiliki posisi strategis dalam lingkungan pendidikan untuk menanamkan nilai-nilai kejujuran, tanggung jawab, dan kesadaran berdemokrasi kepada peserta didik. Melalui pemahaman kepemiluan yang baik, pendidikan demokrasi dapat menjadi bagian dari upaya membentuk generasi muda yang kritis, bertanggung jawab, dan menghargai proses demokrasi.

Materi yang disampaikan juga mencakup pengenalan empat jenis pelanggaran pemilu, yaitu pelanggaran administrasi, tindak pidana pemilu, pelanggaran kode etik, dan pelanggaran terhadap ketentuan hukum lainnya. Pemahaman mengenai jenis pelanggaran tersebut penting agar masyarakat dapat mengenali dugaan pelanggaran serta memahami bahwa penanganannya harus mengikuti ketentuan yang berlaku.

Selain itu, dibahas strategi pencegahan dan mitigasi kerawanan pemilu melalui pemetaan Indeks Kerawanan Pemilu (IKP), penyampaian surat imbauan, kolaborasi dengan berbagai pihak, dan pemanfaatan inovasi digital. Pendekatan ini menunjukkan bahwa pengawasan pemilu tidak hanya berkaitan dengan penanganan pelanggaran, tetapi juga membutuhkan upaya pencegahan dan keterlibatan berbagai unsur masyarakat.

Yosafat turut menjelaskan mekanisme penyampaian laporan dugaan pelanggaran pemilu, termasuk persyaratan formal dan material yang perlu diperhatikan. Unsur-unsur tersebut meliputi identitas pelapor, identitas pihak yang dilaporkan, waktu dan tempat kejadian, uraian dugaan pelanggaran, serta bukti awal yang relevan. Pengetahuan ini penting untuk membantu masyarakat memahami prosedur pelaporan secara tepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam konteks pendidikan demokrasi, pemahaman mengenai pengawasan partisipatif dapat menjadi bekal bagi para guru untuk memperluas wawasan kepemiluan di lingkungan pendidikan. Guru tidak hanya berperan dalam menyampaikan pengetahuan, tetapi juga dapat mendukung pembentukan sikap yang menjunjung tinggi kejujuran, keadilan, dan tanggung jawab sebagai warga negara.

Bawaslu Kabupaten Katingan terus mendorong keterlibatan berbagai elemen masyarakat dalam memperkuat pengawasan partisipatif. Kolaborasi dengan lingkungan pendidikan dan keagamaan menjadi salah satu ruang untuk memperluas pemahaman mengenai pentingnya menjaga integritas demokrasi serta meningkatkan kepedulian terhadap potensi pelanggaran pemilu.

Melalui sosialisasi pendidikan kepemiluan ini, diharapkan pemahaman mengenai demokrasi dan pengawasan partisipatif semakin berkembang di lingkungan masyarakat, termasuk kalangan pendidik. Dengan demikian, upaya menjaga integritas pemilu dapat menjadi tanggung jawab bersama yang didukung oleh kesadaran dan partisipasi aktif masyarakat.