Bawaslu Kembali Uji Petik Pemilih

Kasongan,  Bawaslu Kabupaten Katingan, kembli melakukan Uji Petik pemilih PDPB (Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan). Kegiatan Uji Petik oleh Bawaslu Katingan ini kemarin tidak sendiri, dipimpin langsung oleh Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, Hj Siti Wahidah. Mendampingi uji petik, Ketua dan Anggota Bawaslu Katingan, Yosafat Kawung dan Usman Sitepu.

Uji Petik PDPB kali ini, secara khusus menyambangi  para pengajar/guru di SDN 5, di Kecamatan Katingan Hilir. Dari 24 guru yang dilakukan uji petik, kesemuanya telah terdaftar sebagai pemilih.

Siti Wahidah, mengatakan, salah satu kewajiban Bawaslu sesuai ketentuan, melakukan proses pengawasan Pemutakhiran Data Pemiih Berkelanjutan.

" Silahkan Bapak Ibu guru, kita pastikan tidak ada warga kita yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih tidak masuk dalam daftar pemilih," kata Wahidah.

Wahidah yang juga Kordiv P2H Ini, juga mengajak bila masih ada warga belum terdaftar atau pemilih terdaftar tidak lagi memenuhi syarat untuk melaporkan ke pihaknya.

"Kalau ada yang belum terdaftar atau yang terdaftar tidak lagi memenuhi syarat karena meninggal dunia atau ada yang menjadi TNI dan Polri, silahkan Bapak Ibu guru laporkan ke kantor Bawaslu," kata Wahidah.

Ditambahkan Wahidah, seluruh hasil pengawasan Bawaslu, ternyata hasil masih ditemukan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan tidak sesuai dengan ketentuan, pihak Bawaslu akan memberikan saran perbaikan kepada KPU.

"Bawaslu nanti akan chek dan terus awasi data PDPB ini, bila ternyata masih ada tidak sesuai ketentuan, maka Bawaslu akan memberikan saran perbaikan kepada KPU, untuk ditindaklanjuti," kata Wahidah.

Terpisah, Anggota Bawaslu Katingan, Usman Sitepu, mengatakan pihaknya akan menyampaikan data saran perbaikan kepada KPU, dalam waktu dekat ini.

"Kita sudah mengantongi sejumlah nama pemilih dan akan kami sampaikan saran perbaikan kepada KPU, data pemilih diantaranya sudah meninggal masih terdaftar ada juga pemilih pemula, kemungkinan akhir bulan depan kita sampaikan ke KPU,"  jelas Usman.