BAWASLU KATINGAN SIAGAKAN PATROLI PENGAWASAN KAWAL HAK PILIH DI KECAMATAN

Kasongan, Bawaslu Kabupaten Katingan – Dalam Pelaksanaan Pencocokan dan Penelitian (coklit) data pemilih pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024, Bawaslu Katingan siagakan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih di beberapa Kecamatan terdekat di Kabupaten Katingan. Patroli dilakukan selama tahapan Pemutakhiran Daftar Pemilih (Mutarlih) berlangsung, yang juga diintruksikan untuk diikuti oleh seluruh jajaran di tingkat adhoc.

Bawaslu Kabupaten Katingan dalam menindaklanjuti Surat Edaran Bawaslu Nomor 1 Tahun 2023 tentang Pencegahan Dugaan Pelanggaran dan Pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Serentak Tahun 2024 telah membuka Posko Kawal Hak Pilih guna menerima aduan masyarakat atas pelaksanaan pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. 

Patroli pengawasan Kawal Hak Pilih, dilakukan langsung oleh Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Katingan Yosafat Ericktovia Kawung dan Usman Sitepu beserta Staf dan jajaran Panwaslu Kecamatan dan Panwaslu Kelurahan/Desa di Kecamatan Tewang Sangalang Garing, Pulau Malan, dan Katingan Tengah.

Selanjutnya, khusus untuk sub tahapan Coklit, berdasarkan identifikasi kerawanan yang telah disusun oleh Bawaslu, terdapat beberapa kerawanan yang menjadi objek pengawasan untuk bisa dimitigasi, baik oleh jajaran pengawas Pemilu maupun oleh masyarakat Katingan. 

Selain melakukan pengawasan, Bawaslu Kabupaten Katingan juga mengajak kepada warga Masyarakat Kabupaten Katingan untuk turut serta aktif mengawal proses pelaksanaan pemutakhiran data pemilih. Dengan adanya pengawasan yang dilakukan oleh Bawaslu serta partisipasi dari Masyarakat maka diharapkan akan mampu mewujudkan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 yang berintegritas, berkualitas dan akuntabel.

Posko Kawal Hak Pilih dan Patroli Pengawasan Kawal Hak Pilih merupakan upaya Bawaslu dalam mewujudkan Pemilihan Umum yang demokratis serta memastikan pelaksanaannya berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.