Bawaslu Katingan Perkuat Budaya Kerja Berbasis Kinerja demi Meningkatkan Pelayanan kepada Masyarakat

Kasongan – Bawaslu Kabupaten Katingan terus berupaya meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat melalui penguatan budaya kerja yang profesional, terukur, dan akuntabel. Komitmen tersebut diwujudkan dengan mengikuti Sosialisasi Teknis Penyusunan Indikator Kinerja Utama (IKU yang diselenggarakan Bawaslu RI secara daring. 

Kegiatan ini bertujuan menyamakan pemahaman seluruh jajaran Bawaslu mengenai penyusunan Indikator Kinerja Utama sebagai instrumen untuk memastikan setiap program dan tugas pengawasan memiliki sasaran yang jelas, terukur, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. 

Koordinator Divisi Sumber Daya Manusia, Organisasi, dan Diklat Bawaslu RI, Herwyn J.H. Malonda, menegaskan bahwa Indikator Kinerja Utama harus dipahami sebagai bagian dari upaya membangun budaya kerja yang berorientasi pada hasil, bukan sekadar pemenuhan administrasi.

IKU bukan sekadar mengukur apa yang kita kerjakan, tetapi memastikan bahwa setiap pekerjaan yang kita lakukan memiliki makna, setiap kinerja memberikan manfaat, dan setiap insan Bawaslu menjadi bagian dari kerja-kerja kelembagaan dalam mewujudkan demokrasi Indonesia yang bermartabat”, ujar Herwyn.

Menurut Herwyn, disiplin dalam mencapai target kinerja akan membentuk organisasi yang semakin kuat. Organisasi yang kuat akan menghasilkan pengawasan yang berkualitas, meningkatkan integritas penyelenggaraan pemilu, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. 

Ia juga menekankan bahwa setiap indikator kinerja harus dibangun di atas empat nilai dasar Bawaslu, yaitu integritas, independensi, profesionalisme, dan akuntabilitas. Nilai-nilai tersebut menjadi landasan agar setiap capaian kinerja benar-benar memberikan dampak positif bagi masyarakat dan tidak berhenti pada pemenuhan target administrasi semata. 

Melalui keikutsertaan dalam sosialisasi ini, Bawaslu Kabupaten Katingan berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas tata kelola organisasi. Penguatan sistem kinerja diharapkan mampu menghadirkan pelayanan yang semakin responsif, pengawasan yang lebih efektif, serta memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu sebagai lembaga pengawas pemilu yang profesional, berintegritas, dan akuntabel.