Bawaslu Katingan Ikuti Kajian Hukum dan Demokrasi tentang Tata Kelola Kehumasan.

Kasongan -  Bawaslu Kabupaten Katingan mengikuti kegiatan Selasa Harati: Menuju Pengawas Tangguh Seri 10 dengan tema “Kajian Hukum dan Demokrasi: Pengayaan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan”, Selasa (15/9). 

Kegiatan diselenggarakan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah dalam rangka peningkatan kapasitas pengawas pemilihan umum tahun 2026.

Kegiatan dilaksanakan secara hybrid mulai pukul 10.00 WIB hingga selesai, dengan media Zoom Meeting bagi peserta secara daring. 

Kegiatan menghadirkan keynote speaker Anggota Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah,  Siti Wahidah dan Benny Setia.

Giat ini menghadirkan narasumber Apriyanti Marwah (Tenaga Ahli Bawaslu RI), Su’aib (Anggota Bawaslu Kabupaten Barito Selatan), dan Nur Cholid Hidayat (Anggota Bawaslu Kabupaten Seruyan).

Kordiv HP2H Bawaslu Kabupaten Katingan, Usman Sitepu, mengatakan kegiatan tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pemahaman jajaran pengawas terhadap regulasi, khususnya yang berkaitan dengan tata kelola kehumasan. 

“Kajian seperti ini penting untuk memperkuat pemahaman jajaran Bawaslu terhadap regulasi kehumasan, sehingga informasi kelembagaan dapat disampaikan secara tepat, akurat dan bertanggung jawab kepada masyarakat,” ujarnya.

Menurut Usman, penguatan kapasitas kehumasan juga diperlukan untuk memastikan komunikasi kelembagaan Bawaslu berjalan efektif, sekaligus mendukung keterbukaan informasi publik.

 “Humas bukan hanya menyampaikan kegiatan, tetapi juga menjadi bagian dari upaya membangun kepercayaan publik melalui informasi yang edukatif, transparan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku,” katanya.

Melalui kegiatan ini, jajaran Bawaslu Kabupaten Katingan diharapkan semakin memahami ketentuan dalam Perbawaslu Nomor 14 Tahun 2024 tentang Tata Kelola Kehumasan serta mampu mengimplementasikannya dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.

 Kegiatan tersebut sekaligus menjadi bagian dari upaya Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat profesionalitas dan kapasitas jajaran pengawas menuju penyelenggaraan demokrasi yang semakin berkualitas.