Bawaslu Katingan Gandeng PWI Perkuat Pengawasan PDPB

Kasongan – Bawaslu Kabupaten Katingan menggelar Rapat Dalam Kantor (RDK) Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan (PDPB) bersama Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Katingan, Rabu (16/9), di Kantor Bawaslu, setempat.

Kegiatan berlangsung sebagai bagian dari upaya memperkuat pengawasan partisipatif pada masa non-tahapan Pemilu.

RDK dipimpin Kordiv HP2H Bawaslu Kabupaten Katingan, Usman Sitepu, yang memaparkan progres pelaksanaan pengawasan PDPB selama Semester I Tahun 2026. 

Pemaparan tersebut menjadi bahan diskusi untuk melihat perkembangan pengawasan sekaligus memperkuat keterlibatan masyarakat dalam mengawal data pemilih.

Usman menyampaikan, pengawasan PDPB penting dilakukan secara berkelanjutan untuk memastikan data pemilih tetap akurat, mutakhir dan dapat dipertanggungjawabkan. 

Menurutnya, keterlibatan berbagai elemen masyarakat, termasuk pers, dapat membantu memperluas informasi sekaligus mendorong masyarakat berpartisipasi dalam pengawasan.

“Pers memiliki peran strategis dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat. Melalui pemberitaan, masyarakat dapat mengetahui pentingnya mengawal dan memastikan data pemilih tetap akurat,” ujar Usman.

Dalam diskusi tersebut, PWI Kabupaten Katingan menyambut baik pelaksanaan RDK dan menyatakan kesiapan untuk mendukung Bawaslu dalam pengawasan partisipatif. 

Dukungan tersebut dilakukan melalui penyebarluasan informasi mengenai PDPB serta kegiatan Bawaslu kepada masyarakat.

PWI juga menilai keterbukaan informasi mengenai kegiatan pengawasan pada masa non-tahapan penting untuk meningkatkan pemahaman publik. 

Dengan informasi yang mudah diakses, masyarakat diharapkan semakin mengetahui ruang partisipasinya dalam mengawal proses demokrasi.

“Kami menyambut baik kegiatan ini dan siap mendukung Bawaslu Kabupaten Katingan melalui publikasi serta ikut mendorong partisipasi masyarakat dalam pengawasan,” kata Anas Rullah, Pengurus, PWI Kabupaten Katingan.

Melalui kolaborasi Bawaslu dan pers, pengawasan PDPB diharapkan tidak hanya menjadi tugas penyelenggara, tetapi juga menjadi perhatian bersama.

 Sinergi ini sekaligus menjadi langkah untuk memperkuat pengawasan partisipatif dan memastikan masyarakat memperoleh informasi yang akurat mengenai penyelenggaraan Pemilu, termasuk pada masa non-tahapan.